Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dinilai tak punya etika bernegara lantaran terjun ke politik praktis padahal telah digaji negara.
Pejabat negara yang masuk dalam Tim Sukses (Timses) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menjadi bumerang bagi calon incumbent tersebut.
Nusron Wahid selaku Kepala BNP2TKI dinilai telah melanggar hukum tata negara.
Presiden Jokowi diminta untuk memecat Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), Nusron Wahid.
Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) terkait keterlibatannya dalam politik praktis.
Pimpinan DPR mendesak Nusron Wahid mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Masuknya PDIP dapat dibaca akan mempengaruhi perubahan pada struktur tim pemenangan Ahok yang saat ini ketuanya diisi oleh kader Golkar, Nusron Wahid.
Jakarta - Sejak resmi menyatakan mengusung pasangan cagub-cawagub petahana DKI Ahok-Djarot, rumor berkembang PDIP akan mengambil alih posisi ketua tim pemenangan kandidat usungannya. Sebelumnya, ketua tim pemenangan Ahok ditempati kader Golkar, Nusron Wahid.
Lamhot Sinaga beralasan pihaknya meminta Nusron berhenti dari ketua tim pemenangan Ahok karena yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala BNP2TKI.
Calon gubernur (Cagub) petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak pernah menganggap Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada DKI Jakarta.